TINJAUAN KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO PERIODE ANGGARAN 2023–2024

Abstrak

Kajian ini disusun untuk menelaah kondisi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karo selama dua periode anggaran, yakni 2023 dan 2024, dengan memanfaatkan teknik analisis rasio keuangan daerah sebagai alat ukur utamanya. Latar belakang yang mendorong dilakukannya kajian ini adalah masih besarnya porsi penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer pusat, yang tercatat melampaui 91% dari keseluruhan pendapatan, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar 7,29% saja. Keadaan tersebut menggambarkan lemahnya kapasitas fiskal mandiri daerah, sekaligus menjadi persoalan struktural dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan yang dipilih bersifat deskriptif kuantitatif, dengan menghitung empat indikator rasio, meliputi: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Efisiensi Belanja Daerah, serta (4) Rasio Keserasian Belanja. Temuan kajian memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Karo tergolong amat rendah, masing-masing sebesar 7,92% pada 2023 dan 7,96% pada 2024, dengan corak hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat. Tingkat efektivitas pemungutan PAD pun belum menyentuh angka 100%, yakni 84,49% pada tahun 2023 dan 85,82% pada tahun 2024, yang berarti penghimpunan PAD belum berjalan secara optimal. Dari sisi efisiensi, pemerintah daerah memang masih mampu menjalankan belanja sesuai pendapatan yang diterima, kendati Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merosot tajam dari Rp96,92 miliar menjadi Rp14,80 miliar, sebuah tren yang patut diwaspadai. Sementara itu, struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi yang mencapai 66,76% pada 2024, jauh melampaui belanja modal yang hanya 14,07%, mengindikasikan terbatasnya alokasi dana untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang.