IMPLIKASI HUKUM TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERJANJIAN PERDATA: TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN FINANSIAL DAN DEPORTASI KARENA PEMBATALAN KONTRAK DI INDONESIA

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pemberian izin tinggal untuk bekerja bagi warga negara asing ini juga memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku yang berlaku didalam kontrak yang mereka miliki. Tenaga Kerja Asing juga memiliki kewajiban untuk menurunkan segala ilmu yang mereka miliki kepada Tenaga Kerja Indonesia pendampingnya selama berada dan bekerja di wilayah Indonesia. Posisi pekerjaan yang TKA miliki juga sangat terbatas, mereka hanya boleh menduduki posisi posisi ahli dalam bidang yang mereka kerjakan.Pembatalan kontrak yang telah dibuat juga bisa terjadi karena pelanggaran-pelanggaran kontrak yang telah disepakati dan juga pelanggaran hukum, maupun dikarenakan keresahan atau penolakan warga lokal yang disekitar maupun didalam perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana implikasi hukum deportasi terhadap status perdata yang diperjanjikan oleh imigran di Indonesia dan bagaimana teknis pembatalan kontraknya, juga sejauh mana kewajiban finansial para imigran selama berada di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang akan mempelajari implikasi hukum tenaga kerja asing terhadap perjanjian perdata tinjauan terhadap kewajiban finansial dan deportasi karena pembatalan kontrak di indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan metode ini digunakan untuk menganalisis, mempreskripsikan, mensistematisasi, dan menginterpretasikan instrument hukum nasional Indonesia mengenai kewajiban finansial dan deportasi kepada Tenaga Kerja Asing.