DUALITAS PENGATURAN KEWENANGAN BADAN PERADILAN DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS TERKAIT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Abstrak

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, tidak terlepas dari permasalahan hukum. Salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui arbitrase syariah. Namun permasalahan hukum yang terjadi adalah adanya dualisme pengaturan kewenangan badan peradilan dalam eksekusi putusan Basyarnas terkait perbankan syariah antara badan peradilan umum dan peradilan agama. Tentu saja hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis berupa benturan norma. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi terkait isu hukum yang diangkat. Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap isu hukum yang terjadi dengan pisau analisis berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menangani permasalahan tersebut, namun sifat peraturan yang berlaku hanya mengikat secara eksternal. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan sebagai alternatif solusi atas ketidakjelasan norma tersebut.