PERAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA MALANG

Abstrak

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah terkait hubungan fiskal pusat dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah diwujudkan melalui mekanisme transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti ketergantungan daerah terhadap transfer pusat serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.