PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ANALISIS KEWENANGAN, LINGKUNGAN, DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Abstrak

Indonesia dianugerahi sumber daya mineral dan batubara yang melimpah, menjadikan sektor pertambangan sebagai pilar ekonomi nasional. Namun, aktivitas ekstraktif ini memunculkan tiga masalah kompleks: tarik-menarik kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, kerusakan lingkungan yang masif, serta distribusi kesejahteraan yang timpang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini menganalisis triadika tata kelola tersebut melalui lensa normatif ekonomi syariah yang menekankan keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sebagai khalifah. Dengan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), data dianalisis secara deskriptif-analitis dari sumber sekunder seperti jurnal, laporan resmi, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi perizinan pasca UU Cipta Kerja, meski meningkatkan efisiensi, berpotensi mengabaikan partisipasi publik (shura) dan menghadapi tantangan pengawasan. Kerusakan lingkungan seperti Acid Mine Drainage dan pencemaran logam berat mengindikasikan kegagalan penegakan hukum, bertentangan dengan prinsip pencegahan kerusakan (la dharar). Sementara itu, mekanisme distribusi melalui Dana Bagi Hasil dan CSR belum menjamin keadilan distributif (al-‘adl al-iqtishadi), sebagaimana tercermin pada kemiskinan di wilayah kaya sumber daya seperti Papua. Perspektif ekonomi syariah menawarkan kerangka reformasi dengan menegaskan sumber daya alam sebagai milik umum (milkiyah ‘ammah), mendorong model bagi hasil (musyarakah), dan mengintegrasikan maqashid al-shari’ah dalam kebijakan. Studi ini merekomendasikan penguatan partisipasi, pengawasan berbasis hisbah, dan program pemberdayaan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.