PERILAKU KELOMPOK DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN STUDI KASUS PADA KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perilaku kelompok dalam organisasi pemerintahan studi kasus pada kementrian agama kabupaten kerinci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbentuk wawancara, observasi dan dekumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala kantor kementian kabupaten kerinci, pegawai dan penyuluh agama. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kelompok dalam organisasi pemerintahan ini  ditemukan gambaran menyeluruh mengenai perilaku kelompok dalam, khususnya yang meliputi fondasi dasar perilaku, pemahaman tentang tim kerja, dan penyelesaian konflik dan negosiasi. dilakukan dalam mendukung kenerja organisasi pemerintah, Fondasi dasar perilaku kelompok dalam Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, seperti halnya di instansi pemerintah lainnya, dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam regulasi nasional serta norma-norma lokal. fondasi dasar perilaku kelompok di Kementerian Agama Kabupaten Kerinci difokuskan pada "fondasi", yaitu landasan atau pijakan utama yang menjadi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak secara kelompok dalam organisasi Tim Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Selanjutnya Tim kerja ini bertugas membantu pelaksanaan program strategis Kementerian Agama, baik di bidang pendidikan agama, pelayanan keagamaan, pembinaan umat beragama, maupun penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam organisasi pemerintahan seperti Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, tim kerja dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan publik dan mempercepat pengambilan keputusan dalam lingkungan birokrasi. Dalam organisasi pemerintahan seperti Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, konflik sering muncul suatu kondisi ketidaksepakatan atau pertentangan yang terjadi antara individu, kelompok, atau unit kerja di lingkungan Kementrian agama, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pandangan, nilai, atau harapan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya Negosiasi proses komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang berselisih dalam lingkungan Kemenag Kerinci dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa menimbulkan perpecahan bahwa perilaku kelompok yang kondusif dapat meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik, sementara konflik yang tidak terselesaikan dapat menghambat produktivitas organisasi.