TINJAUAN KRITIS KONSEP MASYARAKAT TERBUKA TERHADAP PERSOALAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Penulis

  • Losianus Harjon Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Penulis
  • Stefanus Suriadi Jadur Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Penulis
  • Johanes Jong Sogen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Penulis
  • Perseverando Giano Hppy Putra Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Penulis
  • Oktavians Edward Metta Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Penulis

Kata Kunci:

Politik Identitas, Demokrasi, Masyarakat Terbuka, Karl Popper, Indonesia

Abstrak

Perkembangan politik identitas dalam demokrasi Indonesia dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang problematis karena sering dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan yang bersifat eksklusif, diskriminatif, dan berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Politik identitas, khususnya yang berbasis agama mayoritas, kerap digunakan oleh elit politik untuk memobilisasi massa melalui narasi historis dan janji-janji utopis, sehingga mengaburkan nilai keterbukaan, kebebasan, dan kesetaraan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengkritisi fenomena politik identitas di Indonesia melalui perspektif filsafat politik Karl Popper, khususnya konsep masyarakat terbuka, anti-historisisme, dan anti-utopianisme. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, yang mengandalkan analisis kritis terhadap karya-karya Karl Popper serta literatur ilmiah yang relevan dengan konteks politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas di Indonesia mencerminkan gejala masyarakat tertutup karena menolak pluralitas, membatasi partisipasi politik, dan mengedepankan klaim kebenaran historis serta utopia politik tertentu. Dalam terang pemikiran Popper, praktik politik identitas tersebut bertentangan dengan prinsip masyarakat terbuka yang menuntut keterbukaan, kritik rasional, dan demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan reflektif untuk menekan praktik politik identitas yang eksklusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadaban di Indonesia

Unduhan

Diterbitkan

2026-02-01