IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN BPJN LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui mekanisme perizinan, pemeriksaan persyaratan administratif dan teknis, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta evaluasi pemulihan kondisi jalan. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa koordinasi antarinstansi yang belum efektif, keterlambatan pemulihan kondisi jalan pascapenggalian, dan belum seragamnya kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis. Dalam perspektif fiqh siyasah, implementasi kebijakan tersebut merupakan bentuk siyasah tanfidziyyah yang menekankan prinsip al-'adl (keadilan), al-amanah (amanah), dan al-maslahah (kemaslahatan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan teknis agar implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.