KONFLIK KONTRAK KARYA DAN IZIN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAGANG
Kata Kunci:
Hukum Dagang, Kontrak Karya, IUPK, Divestasi, Hukum Pertambangan, Freeport, Kepastian UsahaAbstrak
Journal ini membahas evolusi kerangka hukum pertambangan di Indonesia serta transformasi rezim Kontrak Karya (KK) menuju Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai bentuk penegasan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dimulai dari sistem konsesi kolonial, kemudian perubahan melalui UU 10/1959, UU 37 Prp 1960, hingga lahirnya rezim Kontrak Karya dalam UU 11/1967 dan rezim perizinan modern dalam UU Minerba 2009 dan 2020, tulisan ini menunjukkan bagaimana perubahan regulasi membentuk pola hubungan antara negara dan investor, khususnya PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini menelaah dinamika perubahan kebijakan divestasi sejak 2009 yang mempengaruhi kepastian komersial (commercial certainty). Ketidakkonsistenan regulasi divestasi, perubahan porsi kepemilikan saham, hingga negosiasi ulang atas perpanjangan IUPK Freeport menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dalam penguasaan sumber daya dan kepastian usaha bagi investor. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakpastian regulatif berpotensi menurunkan daya tarik investasi asing di sektor pertambangan, sekaligus menggambarkan bagaimana instrumen regulasi digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam hubungan hukum dagang antara negara dan korporasi tambang
