WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YAYASAN DENGAN KONTRAKTOR: STUDI KASUS SDIT YARSI NTB

Abstrak

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang menuntut kepastian, 
keadilan, dan pelaksanaan prestasi sesuai asas pacta sunt servanda. Namun, dalam 
praktiknya, asas tersebut kerap tereduksi ketika perikatan melibatkan badan hukum 
nirlaba seperti yayasan yang tidak memiliki kapasitas keuangan setara dengan 
pihak kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab 
hukum dan implikasi wanprestasi yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sakit 
Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat terhadap kontraktor dalam proyek pembangunan 
SDIT Yarsi NTB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan 
putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan 
yayasan yang menghentikan pekerjaan secara sepihak dan tidak melunasi 
kewajiban pembayaran sebesar Rp2,7 miliar telah memenuhi unsur wanprestasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menegaskan kewajiban 
pembayaran tersebut, namun hingga saat ini yayasan belum melaksanakannya. 
Temuan ini menegaskan perlunya pembenahan tata kelola kontraktual dan  Perjanjian merupakan instrumen hukum yang menuntut kepastian, keadilan, dan pelaksanaan prestasi sesuai asas pacta sunt servanda. Namun, dalam praktiknya, asas tersebut kerap tereduksi ketika perikatan melibatkan badan hukum nirlaba seperti yayasan yang tidak memiliki kapasitas keuangan setara dengan pihak kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan implikasi wanprestasi yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat terhadap kontraktor dalam proyek pembangunan SDIT Yarsi NTB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yayasan yang menghentikan pekerjaan secara sepihak dan tidak melunasi kewajiban pembayaran sebesar Rp2,7 miliar telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menegaskan kewajiban pembayaran tersebut, namun hingga saat ini yayasan belum melaksanakannya. Temuan ini menegaskan perlunya keuangan yayasan agar hubungan hukum antara yayasan dan pihak ketiga berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam sistem perikatan nasional. tata kelola kontraktual dan