SENTRALISASI KEBIJAKAN DAN MELEMAHNYA OTONOMI DAERAH: EKONOMI POLITIK PEMOTONGAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) DI ERA PRABOWO-GIBRAN

Abstrak

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menandai perubahan penting dalam tata kelola fiskal Indonesia, terutama melalui penyesuaian dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan konsolidasi fiskal nasional dan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi yang telah menjadi fondasi hubungan pusat-daerah sejak era reformasi. Di satu sisi, pemerintah menempatkan efisiensi anggaran sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan menjaga keberlanjutan fiskal. Di sisi lain, pengurangan alokasi TKD berpotensi membatasi kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik, melaksanakan pembangunan daerah, dan menjalankan kewenangan otonom yang telah diberikan melalui kerangka desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ekonomi politik dari kebijakan pemotongan TKD tahun 2025 terhadap dinamika hubungan fiskal pusat-daerah serta mengkaji kecenderungan sentralisasi kebijakan yang muncul di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, regulasi terkait, laporan fiskal, serta berbagai kajian akademik mengenai desentralisasi dan hubungan keuangan pusat-daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran melalui penyesuaian TKD tidak hanya berdampak pada aspek teknokratis pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan penguatan kontrol fiskal pemerintah pusat terhadap daerah. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah derajat otonomi fiskal daerah, meningkatkan ketergantungan terhadap keputusan pemerintah pusat, serta mengurangi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan re-sentralisasi fiskal yang berimplikasi pada perubahan konfigurasi relasi kekuasaan dalam sistem desentralisasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya desain kebijakan fiskal yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran nasional dan penguatan kapasitas fiskal daerah guna memastikan keberlanjutan desentralisasi serta efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal.