EFEKTIVITAS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN APBD PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Penulis

  • Amal Abdelsalam Yousif Alnaqbi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis
  • Nadia Khumairatun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis
  • Hosiatun Nabila Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis
  • Keisya Innastya Hafsha Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis
  • Naura Syahira Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis
  • Nayla Sri Ayudya Pratiwi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis

Kata Kunci:

Efektivitas, Pelaporan Keuangan, Pertanggungjawaban APBD, Public Digital Accountability, Good Governance, BPBD Kota Serang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang dalam perspektif good governance. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan BPBD Kota Serang. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Public Digital Accountability yang terdiri atas lima indikator, yaitu akuntabilitas pelaporan elektronik, partisipasi publik digital, responsivitas pemerintah, keamanan dan keandalan data, serta transparansi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBD pada BPBD Kota Serang telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang sistematis, proses verifikasi yang berlapis, serta pengawasan internal dan eksternal yang mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun demikian, aspek transparansi digital dan partisipasi publik digital masih belum optimal karena akses informasi keuangan kepada masyarakat masih dilakukan melalui mekanisme PPID dan belum dipublikasikan secara langsung melalui media digital BPBD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan digitalisasi pelaporan dan keterbukaan informasi publik guna memperkuat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.

Unduhan

Diterbitkan

2026-07-01