PENGANGGARAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA DI INDONESIA
Kata Kunci:
Kebijakan Anggaran, Kinerja Pelayanan Publik, PerkeretaapianAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan anggaran publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat di sektor perkeretaapian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Melalui pengumpulan data yang mencakup dokumentasi terkait anggaran, laporan kinerja, dan pendapat dari berbagai stakeholder, termasuk pihak pemerintah, perusahaan kereta, dan pengguna jasa, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara alokasi anggaran dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tepat dan efisien dapat meningkatkan kualitas layanan perkeretaapian, seperti peningkatan waktu keberangkatan dan kedatangan, serta peningkatan infrastruktur. Namun, kurangnya transparansi dalam proses penganggaran sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi stakeholder dan transparansi dalam penganggaran merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di sektor transportasi, sehingga dapat menciptakan sistem perkeretaapian yang lebih baik dan berkelanjutan.