POLITIK DINASTI DI INDONESIA: TINJAUAN KRITISISME IMMANUEL KANT DAN RELEVANSINYA DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Abstrak

Fenomena politik dinasti di Indonesia menunjukkan adanya paradoks dalam praktik demokrasi Pancasila yang secara normatif menjunjung prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik dinasti di Indonesia melalui perspektif kritisisme Immanuel Kant serta menelaah relevansinya bagi penguatan demokrasi substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji literatur filosofis, teori demokrasi, serta temuan empiris mengenai praktik politik dinasti di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik dinasti tidak hanya merupakan penyimpangan prosedural demokrasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan rasionalitas publik dan pelanggaran terhadap prinsip etika politik. Dalam kerangka kritisisme Kant, praktik politik dinasti bertentangan dengan imperatif kategoris yang menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat kekuasaan. Politik dinasti cenderung mereduksi otonomi moral warga, membatasi kesetaraan politik, dan memperlemah kontrol rasional publik terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan kritisisme Kant relevan sebagai landasan normatif untuk mengkritik kecenderungan postdemokrasi dan mendorong penguatan demokrasi substantif di Indonesia melalui rasionalitas kritis, etika politik, dan partisipasi publik yang egaliter