IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama, yaitu organisasi, aplikasi, dan interpretasi kebijakan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan konsisten di lingkungan BKD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kepala BKD, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, serta operator administrasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif berdasarkan teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan melalui struktur yang jelas dan koordinasi internal yang baik, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi. Pada aspek aplikasi, proses pengusulan, verifikasi berkas, dan penetapan kenaikan pangkat berjalan sesuai prosedur, tetapi masih perlu pemantauan yang lebih intensif, digitalisasi dokumen, dan bimbingan teknis untuk perangkat daerah agar proses lebih efisien dan akurat. Aspek interpretasi menunjukkan bahwa aparatur memahami kebijakan dengan cukup baik, didukung oleh sosialisasi internal dan pedoman tertulis, namun terdapat variasi pemahaman pada beberapa ketentuan minor sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan pedoman implementasi yang lebih aplikatif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran strategis, antara lain peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi antarunit, pengembangan sistem monitoring dan digitalisasi dokumen, serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan kenaikan pangkat di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara.