DISFUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PADA KASUS SANTRI TERBAKAR DI PESANTREN ROSYIDATUSSHAULATIYYAH
Kata Kunci:
Disfungsi Hukum, Sosiologi Hukum, Kekerasan Pesantren, Perlindungan Anak, Budaya HukumAbstrak
Penegakan hukum pada lingkungan lembaga pendidikan berasrama berbasis keagamaan sering kali menghadapi benturan antara aturan hukum negara dengan relasi kuasa tradisional. Peristiwa kekerasan yang menimpa tiga orang santri di Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyah Al Ibrahimy NW Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan adanya kemacetan fungsi hukum formal. Kajian ini bertujuan membedah terjadinya disfungsi hukum pada penanganan perkara pidana kekerasan santri, mengurai faktor penyebab kelambanan aparat, serta memotret ketimpangan perlindungan hak korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis berbasis kajian yuridis sosiologis dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan jurnalistik media massa, dokumen komisi pengawas perlindungan anak, risalah rapat dengar pendapat lembaga legislatif, serta literatur kepustakaan sosiologi hukum. Hasil telaah menunjukkan bahwa hukum mengalami disfungsi nyata akibat dominasi kultur feodal lembaga keagamaan, minimnya transparansi aparatur penegak hukum, dan lemahnya mekanisme perlindungan sosial korban. Lambannya penanganan perkara hingga viral di media sosial membuktikan bahwa instrumen hukum positif belum bekerja secara otomatis tanpa tekanan publik. Perbaikan menyeluruh menuntut pembenahan struktural kepolisian, jaminan pemulihan korban melalui skema asuransi kesehatan negara, serta dekonsentrasi dominasi hierarki internal pesantren.




