ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) DI PROVINSI JAWA BARAT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Provinsi Jawa Barat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat adopsi KKPD di Jawa Barat hanya sebesar 18%, dengan 82% Uang Persediaan (UP) masih disalurkan secara tunai, meskipun regulasi dan dukungan perbankan telah tersedia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Bank BJB. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward (1980) dan kerangka pengendalian internal SPIP/COSO (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKPD di Provinsi Jawa Barat masih terbatas dan belum merata. Tahapan pelaksanaan KKPD telah terstruktur secara formal, namun efektivitasnya terhambat oleh berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis SDM, adanya resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur pembayaran non-tunai (EDC/QRIS) di mitra penyedia, kompleksitas pelaporan yang dirasakan, serta isu spesifik terkait regulasi perpajakan untuk belanja jasa. Dominasi UP tunai masih kuat karena persepsi kepraktisan dan rendahnya alokasi awal KKPD. Bank BJB berperan krusial sebagai mitra, namun pengembangan fitur sistem dan perluasan jangkauan infrastruktur masih diperlukan. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup peningkatan komunikasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan komprehensif, pengembangan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem, penyempurnaan regulasi dan prosedur (termasuk penyelarasan aturan perpajakan), penguatan pengawasan internal, koordinasi lintas instansi, serta dukungan pimpinan yang kuat disertai mekanisme insentif dan disinsentif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi KKPD yang optimal.