PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH RURAL DAN URBAN: Transformasi Sosial Melalui Kolaborasi Dan Pemberdayaan Lokal (Studi Komparatif Kota Makassar Dan Kabupaten Bone)

Abstrak

Pendidikan berbasis komunitas (PBK) telah muncul sebagai pendekatan strategis dalam mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah rural dan urban di Indonesia. Artikel ini menganalisis bagaimana Pendidikan Berbasis Komunitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyediaan layanan pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial melalui penguatan kapasitas lokal, kolaborasi multistakeholder, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis sintesis kritis terhadap literatur ilmiah terkini, penelitian ini mengidentifikasi dinamika struktural, kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas Pendidikan Berbasis Komunitas di dua konteks spasial yang kontras. Di wilayah rural, pendidikan berbasis komunitas sering kali menjadi respons terhadap keterbatasan infrastruktur negara dan akses geografis, sementara di wilayah urban, inisiatif ini lebih banyak muncul sebagai reaksi terhadap fragmentasi sosial, marginalisasi kelompok rentan, dan komersialisasi pendidikan. Temuan lapangan menunjukkan adanya polarisasi orientasi yang tajam namun komplementer antara kedua lokus. Di wilayah rural Kabupaten Bone, PBK mengejawantah dalam bentuk pelestarian sistem nilai sosiokultural lokal (Paseng), literasi agraris, dan penguatan basis ekonomi komunitas yang digerakkan oleh modal sosial pengikat (bonding social capital) berbasis kekerabatan. Sebaliknya, PBK di wilayah urban Makassar berorientasi pada literasi digital, pendidikan alternatif anak jalanan/pesisir, dan resiliensi menghadapi prekarietas ekonomi perkotaan dengan mengandalkan jaringan kemitraan lintas sektor (linking social capital). Meskipun kedua model terbukti efektif meningkatkan agensi komunitas dan menurunkan angka putus sekolah, keberlanjutannya terus diancam oleh formalisasi birokratis dan keterbatasan ruang fisik.  Artikel ini berargumen bahwa pendidikan berbasis komunitas bukan sekadar solusi teknis, melainkan ruang politik mikro di mana masyarakat merebut kembali otoritas atas proses pendidikan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan heterogen, transformasi sosial yang dihasilkan dari pendidikan berbasis komunitas bersifat progresif ketika didasarkan pada prinsip keadilan, partisipasi, dan rekognisi terhadap pengetahuan lokal. Implikasi kebijakan yang diusulkan mencakup penguatan kerangka hukum pendidikan desentralisasi, pendanaan partisipatif, serta pengembangan model akreditasi fleksibel yang mengakomodasi kekhasan lokal.