PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI KEBIJAKAN: PELUANG DAN ANCAMAN DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah paradigma komunikasi publik pemerintah dari model birokratis menjadi model yang lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Salah satu wujud perubahan ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah sebagai sarana komunikasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan media sosial oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai media komunikasi kebijakan publik, mengidentifikasi peluang yang muncul dari pemanfaatan media sosial, serta menganalisis ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan metode campuran (*mixed-methods*), yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah dan pengelola media sosial, survei terhadap masyarakat pengguna media sosial, observasi aktivitas akun resmi pemerintah, serta analisis dokumen kebijakan. Analisis data menggunakan analisis tematik dan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait komunikasi digital pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen strategis untuk menyebarluaskan informasi publik karena jangkauannya yang luas, kecepatan penyampaian informasi, efisiensi biaya, dan kemampuannya dalam meningkatkan transparansi pemerintah. Namun, komunikasi kebijakan masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah, sehingga belum sepenuhnya mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan prosedur operasi standar (SOP) pengelolaan media sosial, rendahnya responsivitas pemerintah terhadap interaksi publik, serta penyebaran disinformasi sebagai tantangan utama dalam komunikasi kebijakan digital. Di sisi lain, meningkatnya literasi digital masyarakat, kemajuan teknologi komunikasi, dan peluang kolaborasi dengan komunitas digital menawarkan prospek signifikan untuk memperkuat komunikasi pemerintah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model komunikasi kebijakan digital pemerintah daerah yang mengintegrasikan perspektif komunikasi pemerintah, tata kelola digital, dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi komunikasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika media sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan SOP komunikasi digital, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, dan pengembangan komunikasi dua arah sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan pemerintah daerah.