ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal di era desentralisasi, dengan fokus pada Sumatera Barat. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), padahal desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. memberikan otonomi pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan yang berlebihan ini membatasi fleksibilitas anggaran dan kemandirian fiskal dengan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui analisis dokumen dan observasi. Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa alokasi dana transfer tidak selalu efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Hal ini menyoroti perlunya diversifikasi sumber pendapatan lokal dan penguatan kapasitas manajerial pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan peningkatan PAD, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal, serta pengawasan transparan terhadap penggunaan dana transfer pusat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pelayanan publik pasca-pandemi.