Implementasi Penegakan Regulasi Cukai Rokok Ilegal Di Provinsi Lampung Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran serta kebijakan pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah, Dirjen Pajak Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menindaklanjuti peredaran rokok ilegal, serta meninjau pelaksanaanya melalui Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Di Indonesia sendiri permasalahan peredaran rokok ilegal merupakan masalah yang marak ditemui di berbagai provinsi yang ada dan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, terkhusus kepada pendapatan kas negara dari sektor pajak. Di Provinsi Lampung sendiri peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan serius yang memberikan tantangan tersendiri sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskripsi-analisis dengan menggunakan metode pendekatan yang konseptual dalam pengelompokkan data sekunder yang relevan, serta menggunakan teknik analisis data induktif dasar untuk menarik sebuah kesimpulan dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal telah di implementasikan melalui strategi pre-emtif, preventif, dan represif secara terukur dan semaksimal mungkin, akan tetapi masih perlu pembenahan dan evaluasi terkait pelaksanaan regulasi mengingat peredaran rokok ilegal semakin berkembang dalam pendistribusiannya ke seluruh penjuru Lampung. Hambatan berupa luasnya letak geografi, keterbatasan personel, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukum yang akan diterima masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara efektif di Provinsi Lampung. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah peran dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan regulasi cukai rokok ilegal demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), melindungi harta publik (hifz al-mal), dan menegakkan keadilan sesuai prinsip dalam islam. Dengan demikian, pelaksanaan regulasi yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum terkait telah sejalan dengan prinsip dari nilai-nilai Siyasah Syari’ah, meskipun masih perlu meningkatkan eketivitas dan edukasi hukum kepada masyarakat.