PERAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT

Abstrak

Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan mengelola informasi secara terbuka melalui Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam konteks pemerintahan daerah, peran unit komunikasi pemerintah, khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, menjadi strategis dalam menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berperan penting dalam penyediaan, pengemasan, dan penyampaian informasi kebijakan serta aktivitas pimpinan daerah yang terintegrasi dalam sistem PPID dan tersusun dalam Daftar Informasi Publik berbasis digital. Namun demikian, pelaksanaan transparansi informasi publik belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transparansi informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi pemerintahan dan komitmen kelembagaan. Optimalisasi peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan di Kabupaten Lahat