TINDAKAN PIDANA KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA PADAMASA BENCANA: KEBIJAKAN DAN PEMIDANAAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana di Indonesia. Dalam situasi bencana, penyelenggara negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan distribusi bantuan dan sumber daya secara tepat sasaran. Namun, penyalahgunaan wewenang dalam kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat yang sudah rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus dari putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan pemberatan hukuman bagi penyelenggara negara yang terlibat dalam korupsi saat bencana, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapannya. Pemberatan hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan menjaga integritas proses penanganan bencana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi lebih lanjut dalam kebijakan hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah korupsi dalam situasi darurat.